“PROFESOR” BUKAN GELAR AKADEMIK

Di tengah masyarakat, bahkan di lingkungan lembaga pendidikan sekalipun, masih ada yang menyebutkan bahwa “Profesor” adalah gelar. Oleh karena profesor dianggap sebagai gelar, maka seringkali ketika yang bersangkutan sudah pensiun pun masih disebut Prof (Profesor).

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Guru besar atau profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi. Lebih lanjut dalam undang-undang tersebut dijabarkan bahwa Profesor merupakan jabatan akademik tertinggi pada satuan pendidikan tinggi yang mempunyai kewenangan membimbing calon doktor.

Persyaratan untuk menduduki jabatan akademik profesor harus memiliki kualifikasi akademik doktor. Selain itu, Profesor memiliki kewajiban khusus menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarluaskan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat. Oleh karenanya, kewajiban Profesor atas kegiatan pengajaran, pembimbingan, dan pengujian “hanya” 9 jam per minggu (PMA 5/2017). Sedangkan kewajiban dosen dengan jabatan fungsional terrendah (Asisten Ahli) adalah 21 jam per minggu. Dengan kata lain, kewajiban utama Profesor adalah sebagai peneliti. Sejalan dengan kewajibannya, Pemerintah memberikan tunjangan kehormatan kepada profesor yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan tinggi setara 2 (dua) kali gaji pokok profesor yang diangkat oleh Pemerintah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.

Batas Usia Pensiun (BUP) jabatan fungsional dosen adalah 65 tahun. Untuk Profesor yang berprestasi dapat diperpanjang batas usia pensiunnya sampai 70 tahun. Dengan demikian, sesungguhnya jabatan Profesor pun harus ditanggalkan manakala pemiliknya tidak lagi menjalankan fungsi-fungsi yang menjadi tanggung jawab jabatannya.

Nah, setelah ini, apakah kita akan tetap menganggap Profesor sebagai gelar?